PERBUP NO. 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
PERBUP 40 TAHUN 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERTURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026
PERBUP 40 TAHUN 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERTURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026
PERBUP 33 TAHUN 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP 812022 TTNG SAB
PERBUP 33 TAHUN 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP 812022 TTNG SAB
PERBUP 31TAHUN 2022 PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZIONAN KEPADA DPMPTSP
PERBUP 31TAHUN 2022 PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZIONAN KEPADA DPMPTSP
PERBUP 26 TAHUN 2022 PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERBUP 26 TAHUN 2022 PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Pembinaan Keluarga dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari
Rabu, 06/10/2021 – Bertempat di Balai Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek menggandeng Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan Pembinaan Keluarga dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Pembinaan Keluarga dan Desa/Kelurahan Sadar
Bertempat di Wisata Banyu Lumut Desa Tegaren Kecamatan Tugu Bagian Hukum Kembali Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Keluarga dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
Selasa, 05/10/2021 – Bertempat di Wisata Banyu Lumut Desa Tegaren Kecamatan Tugu, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek menggandeng Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan Pembinaan Keluarga dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Pembinaan Keluarga dan
DPRD Kabupaten Trenggalek Masa Sidang III Tahun 2020/2021
Jumat, 09/07/2021 dipimpin oleh Wakil Pimpinan DPRD Agus Cahyono sesuai agenda sidang Paripurna hari ini akan ada 4 hal yang dibahas. Pertama adalah Persetujuan Raperda tentang Desa Wisata menjadi Perda. Peraturan Daerah tentang Desa Wisata ini diharapkan akan menjadi suatu