TRENGGALEK – Upaya mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat terus dilakukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Tidak hanya berkutat pada urusan administrasi dan regulasi, tim Bagian Hukum turun langsung ke desa untuk memastikan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) berjalan sekaligus menyerap kebutuhan masyarakat terhadap edukasi hukum.

Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke tiga desa, yakni Sumurup, Dompyong, dan Srabah, Jumat (6/11/2026). Kegiatan dipimpin Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Trenggalek, Suyatno, S.H., didampingi Sri Pondiyati, S.H., Sembodo Sukmamukti, S.H., Mega Ayu Ratnasari, S.H., serta Wiwik Suprapti.

Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, menjadi lokasi pertama yang dikunjungi. Kedatangan tim diterima langsung oleh Budi selaku kepala desa. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi forum koordinasi untuk mempersiapkan rencana penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat setempat.

Dalam dialog tersebut, Budi menyampaikan bahwa masyarakat Sumurup membutuhkan materi penyuluhan yang bersentuhan langsung dengan persoalan sehari-hari. Dua isu yang secara khusus diusulkan adalah pemahaman Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta bahaya judi online atau judol.

Usulan tersebut dinilai relevan. Persoalan lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap rambu dan aturan berkendara, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa pengguna jalan. Sementara judi online telah menjadi persoalan sosial yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, persoalan keluarga, hingga konsekuensi hukum.

Menanggapi aspirasi tersebut, tim Bagian Hukum menyatakan akan mengupayakan narasumber yang kompeten agar materi yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

50 Peserta Disiapkan Menjadi Pelopor Sadar Hukum

Tidak berhenti pada penentuan materi, tim juga mendorong agar penyuluhan hukum nantinya diikuti sekitar 50 orang warga yang dipilih secara selektif.

Peserta diharapkan bukan sekadar hadir untuk memenuhi undangan, melainkan memiliki potensi menjadi penggerak kesadaran hukum di lingkungan masing-masing. Unsur paralegal desa, tokoh masyarakat, serta generasi muda, khususnya perwakilan Karang Taruna, menjadi kelompok yang diprioritaskan.

"Tolong dipilih yang berpotensi, Pak. Khususnya paralegal, tokoh masyarakat, serta generasi muda seperti perwakilan Karang Taruna. Harapannya, mereka bisa menjadi pionir peserta yang nantinya menularkan pengetahuan hukum kepada masyarakat lainnya," ujar Sembodo Sukmamukti.

Sri Pondiyati menyambut positif gagasan tersebut. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur masyarakat akan membuat kegiatan lebih dinamis dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas.

"Cocok itu, sehingga kegiatan bisa lebih hidup dan lebih aktif lagi," timpal Sri Pondiyati.

Konsep ini memiliki arti penting dalam penyuluhan hukum. Pengetahuan hukum akan lebih mudah berkembang apabila tidak hanya disampaikan satu arah oleh narasumber, tetapi juga diteruskan oleh orang-orang yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat.

Dalam hal ini, paralegal desa dapat berperan membantu masyarakat mengenali persoalan hukum, memberikan informasi awal, serta menghubungkan warga dengan layanan bantuan hukum yang sesuai. Sementara tokoh masyarakat dan generasi muda dapat menjadi mitra dalam membangun budaya sadar hukum di lingkungannya.

Dengan pola tersebut, 50 peserta yang direncanakan hadir diharapkan menjadi titik awal penyebaran pengetahuan hukum yang lebih luas di Desa Sumurup.

Posbankum Bukan Sekadar Formalitas, Pelaporan Ikut Didampingi

Agenda kunjungan di Desa Sumurup juga dimanfaatkan untuk melakukan pendampingan pelaporan perkembangan Posbankum melalui sistem atau tautan pelaporan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Pendampingan ini dilakukan agar aktivitas dan perkembangan layanan Posbankum di desa dapat terdokumentasi secara tertib dan terpantau.

Mega Ayu Ratnasari yang bertugas melakukan pendampingan secara langsung membantu proses penginputan data. Dalam proses tersebut, sejumlah persoalan yang sedang ditangani atau difasilitasi Posbankum turut dimasukkan ke dalam laporan, di antaranya persoalan mediasi terkait perkawinan anak di bawah umur dan permasalahan pertanahan.

"Ini sedang kita masukkan, termasuk mediasi terkait kasus perkawinan anak di bawah umur dan masalah tanah," jelas Mega saat melakukan pendampingan.

Keberadaan Posbankum sendiri memiliki peran strategis dalam memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat desa yang selama ini mungkin belum mengetahui tempat memperoleh informasi dan konsultasi hukum.

Posbankum diharapkan menjadi pintu awal bagi warga untuk menyampaikan persoalan, mendapatkan informasi hukum, serta memperoleh fasilitasi sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Jika persoalan membutuhkan penanganan lebih lanjut, masyarakat dapat diarahkan kepada advokat atau pemberi bantuan hukum yang berwenang.

Karena itu, pendataan dan pelaporan bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi. Dokumentasi yang baik dapat menjadi gambaran mengenai persoalan hukum yang paling banyak dihadapi masyarakat, sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Khusus persoalan perkawinan anak, penanganannya juga harus mengedepankan prinsip perlindungan anak dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara persoalan pertanahan perlu diarahkan pada mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan karakter dan bukti hukum masing-masing kasus.

Dompyong dan Srabah, Monev Berlanjut hingga Siang Hari

Setelah menyelesaikan agenda di Sumurup, tim melanjutkan perjalanan ke Desa Dompyong dan Desa Srabah. Suyatno selaku ketua tim berpamitan kepada pihak desa karena masih harus menuntaskan agenda monitoring dan evaluasi Posbankum di dua lokasi berikutnya.

Di Desa Dompyong maupun Desa Srabah, pendampingan pelaporan Posbankum dapat berjalan dengan baik. Tim mendapatkan pendampingan dari paralegal dan perangkat desa dalam proses pemeriksaan serta pengisian data perkembangan layanan.

Keterlibatan paralegal dan perangkat desa menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. Mereka merupakan unsur yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan Posbankum.

Melalui pendampingan ini, tim Bagian Hukum memastikan bahwa perkembangan layanan tidak hanya tercatat, tetapi juga dapat dipantau sebagai bahan evaluasi ke depan.

Rangkaian kunjungan yang dimulai dari Sumurup, kemudian dilanjutkan ke Dompyong dan Srabah, akhirnya dapat diselesaikan dalam satu hari kerja. Tim mengaku lega karena sejumlah agenda berhasil dituntaskan, mulai dari koordinasi persiapan penyuluhan hukum hingga pendampingan monitoring dan pelaporan Posbankum di tiga desa.     

Bangun Kesadaran Hukum dari Desa

Kunjungan kerja tersebut memperlihatkan bahwa penguatan kesadaran hukum masyarakat membutuhkan pendekatan yang lebih dekat dan berkelanjutan. Desa tidak cukup hanya menjadi tempat pelaksanaan sosialisasi, tetapi juga harus menjadi bagian aktif dalam membangun budaya sadar hukum.

Penyuluhan yang berangkat dari kebutuhan masyarakat, seperti persoalan lalu lintas dan judi online di Sumurup, merupakan salah satu cara agar materi hukum lebih mudah dipahami dan diterapkan.

Di sisi lain, penguatan Posbankum menjadi langkah untuk memastikan masyarakat memiliki akses awal terhadap informasi dan layanan hukum ketika menghadapi persoalan.

Bagi Bagian Hukum Setda Kabupaten Trenggalek, kedua upaya tersebut saling melengkapi. Penyuluhan memberikan pengetahuan agar masyarakat mampu mencegah dan mengenali persoalan hukum, sedangkan Posbankum membantu membuka akses ketika persoalan hukum benar-benar terjadi.

Dengan demikian, keberhasilan penguatan layanan hukum di desa tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan sosialisasi atau laporan yang masuk, tetapi juga dari meningkatnya pemahaman masyarakat, aktifnya paralegal, serta semakin mudahnya warga memperoleh informasi dan bantuan ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Dari Sumurup, Dompyong, hingga Srabah, langkah tersebut terus dibangun. Harapannya, kesadaran hukum tidak hanya tumbuh saat ada kegiatan pemerintah, tetapi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. (Tim JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Trenggalek)