SURABAYA – Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyambut baik rencana penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang diinisiasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang edukasi sekaligus upaya mendekatkan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya di tingkat desa.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan persiapan kegiatan yang digelar Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Senin (2/11/2026), bertempat di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya.

Dalam pertemuan tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek menugaskan tim yang dipimpin Kepala Bagian Hukum, Suyatno, S.H. Turut hadir Sri Pondiyati, S.H., Sembodo Sukmamukti, S.H., serta Mega Ayu Ratnasari, S.H.

Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi sekaligus mematangkan berbagai aspek teknis penyelenggaraan penyuluhan hukum agar kegiatan nantinya tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan benar-benar memberikan manfaat dan pemahaman hukum yang dapat diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pihak Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, tim Trenggalek diterima oleh Intan Isna, Narendra, Arvy, beserta jajaran. Pihak Biro Hukum menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesediaan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Watu Lawang Sawahan, Perpaduan Edukasi Hukum dan Potensi Wisata

Salah satu hal yang menjadi pembahasan penting adalah rencana lokasi kegiatan. Desa Sawahan telah menyatakan kesiapan dan menyambut positif rencana penyelenggaraan penyuluhan hukum di wilayahnya.

Kawasan Watu Lawang, Desa Sawahan, diusulkan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan. Pemilihan lokasi tersebut bukan tanpa alasan. Selain memiliki potensi wisata dan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat, kawasan tersebut juga menawarkan suasana alam yang asri, sejuk, dan nyaman.

Sembodo Sukmamukti menjelaskan, pemilihan kawasan wisata sebagai lokasi penyuluhan diharapkan mampu menghadirkan suasana yang lebih menarik dan tidak monoton. Dengan demikian, masyarakat dapat mengikuti kegiatan edukasi hukum dalam suasana yang lebih santai, tanpa mengurangi keseriusan materi yang disampaikan.

"Desa Sawahan sudah menyatakan kesiapan dan menyambut baik rencana kegiatan ini. Kami berharap pelaksanaannya bisa mengambil lokasi di kawasan Watu Lawang, Durensari, Sawahan. Selain mendukung pengenalan potensi wisata dan perekonomian masyarakat, suasana alam yang indah dan sejuk tentu bisa membuat kegiatan penyuluhan lebih menarik dan tidak membosankan," ujar Sembodo.

Menurutnya, pendekatan penyuluhan hukum dengan memanfaatkan potensi lokal merupakan salah satu cara untuk membangun kedekatan antara kegiatan pemerintah dan masyarakat. Edukasi hukum tidak harus selalu berlangsung dalam suasana formal di dalam ruangan, tetapi dapat dikemas lebih komunikatif dan partisipatif.

Perkenalkan Akses dan Potensi Wisata Trenggalek

Dalam kesempatan yang sama, Suyatno dan Sri Pondiyati turut memberikan gambaran mengenai akses menuju lokasi yang direncanakan, termasuk potensi kawasan wisata di sekitarnya.

Trenggalek memiliki beragam destinasi wisata alam, khususnya kawasan pantai yang menjadi salah satu daya tarik unggulan daerah. Keberadaan sejumlah destinasi wisata serta fasilitas penginapan dan hotel di wilayah Trenggalek diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi penyelenggaraan kegiatan.

Penjelasan tersebut sekaligus memberikan gambaran kepada jajaran Biro Hukum Provinsi Jawa Timur mengenai kesiapan daerah, baik dari sisi lokasi, aksesibilitas maupun dukungan fasilitas penunjang.

Bagi Trenggalek, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi daerah melalui agenda edukasi pemerintahan yang membawa manfaat lebih luas.

Penyuluhan Hukum Harus Berdampak, Bukan Sekadar Formalitas

Lebih dari sekadar agenda pertemuan, penyuluhan hukum memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan.

Masyarakat desa perlu mendapatkan akses informasi hukum yang mudah dipahami, terutama terkait persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari administrasi kependudukan, pertanahan, perkawinan dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, hingga persoalan hukum sosial kemasyarakatan lainnya.

Melalui penyuluhan yang tepat sasaran, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami bagaimana menyikapi persoalan hukum, ke mana harus mencari bantuan, serta bagaimana mencegah terjadinya pelanggaran maupun sengketa.

Karena itu, pemilihan narasumber, moderator, serta metode penyampaian materi menjadi bagian penting yang perlu dipersiapkan secara matang.

Matangkan Teknis Pelaksanaan, Libatkan Narasumber Lokal

Dalam pembahasan tersebut, jajaran Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur mengingatkan agar seluruh kebutuhan teknis kegiatan dipersiapkan dengan baik. Beberapa unsur yang perlu disiapkan antara lain pembawa acara, pembaca doa, moderator, serta dua orang narasumber lokal yang nantinya akan mendukung penyampaian materi.

Kegiatan tersebut juga direncanakan dihadiri anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi A. Kehadiran unsur legislatif diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya berkaitan dengan aspek pemerintahan, hukum, dan pelayanan kepada masyarakat.

Biro Hukum Provinsi Jawa Timur berharap koordinasi antara kedua pihak terus berjalan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana.

Menutup pembahasan, Mega Ayu Ratnasari menyampaikan harapan agar kegiatan penyuluhan hukum tersebut tidak berhenti pada satu kali pelaksanaan, melainkan dapat terus berlanjut melalui komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan.

"Harapan kami, kegiatan seperti ini bisa terus berjalan dan berkelanjutan. Untuk teknis berikutnya, komunikasi bisa kita lanjutkan melalui telepon agar koordinasi lebih mudah," ungkap Mega.

Hal tersebut disambut positif oleh Sembodo. Ia menambahkan bahwa seluruh perkembangan persiapan, termasuk hasil koordinasi dengan pemerintah desa dan kesiapan lokasi, nantinya akan dilaporkan secara langsung kepada pihak Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur.

Dengan adanya sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan menjadi langkah nyata memperluas jangkauan edukasi hukum hingga ke tingkat desa.

Trenggalek tidak hanya ingin menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan, tetapi juga berharap dapat menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang semakin sadar hukum, memahami hak dan kewajibannya, serta mampu menyelesaikan persoalan secara tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebab, hukum sejatinya tidak cukup hanya dikenal melalui peraturan tertulis. Hukum harus dipahami, diakses, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. (Tim JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Trenggalek).