TRENGGALEK – Persoalan hukum yang dihadapi masyarakat semakin beragam. Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyalahgunaan narkotika, sengketa dan persoalan sosial kemasyarakatan, hingga keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. Menjawab kebutuhan tersebut, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek menggelar Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat di kawasan wisata Watu Lawang, Durensari, Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB tersebut diikuti sekitar 50 peserta yang merupakan perwakilan masyarakat Desa Sawahan. Mereka berasal dari unsur perangkat desa, Karang Taruna, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), paralegal, serta tokoh masyarakat.

Antusiasme peserta maupun narasumber terlihat sepanjang kegiatan. Lima materi strategis dihadirkan dengan melibatkan unsur legislatif, pemerintah provinsi, kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pembukaan oleh pembawa acara dari Bagian Hukum Kabupaten Trenggalek, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta sambutan Kepala Desa Sawahan dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Trenggalek, Suyatno, S.H.

Selanjutnya, M. Syafa'at Djauhari, M.H., Koordinator Substansi Produk Hukum Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Doa kemudian dipimpin oleh Sembodo Sukmamukti sebelum acara memasuki sesi pemaparan materi.

Dalam sambutannya, penyelenggaraan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman hukum masyarakat sekaligus membangun sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat desa. Penyuluhan hukum diharapkan tidak berhenti pada penyampaian aturan, tetapi mampu memberikan pemahaman mengenai bagaimana hukum bekerja dan bagaimana masyarakat memperoleh perlindungan ketika menghadapi persoalan.

Lima Materi Strategis, Menjawab Persoalan Hukum Masyarakat

Materi pertama mengangkat tema “Mencegah dan Menangani Kekerasan dalam Rumah Tangga: Memahami Hak Korban, Tanggung Jawab Bersama, dan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.”

Materi tersebut disampaikan Dr. H. Agus Cahyono, S.HI., M.HI., Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur.

Pembahasan KDRT menjadi salah satu materi penting mengingat kekerasan dalam rumah tangga kerap berlangsung di ruang privat dan tidak seluruh kasusnya terungkap ke publik. Padahal, kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga.

Melalui pemahaman terhadap hak korban dan tanggung jawab bersama, masyarakat diharapkan tidak lagi memandang KDRT sebagai persoalan domestik yang harus ditutup-tutupi. Perlindungan terhadap korban membutuhkan kepedulian lingkungan, keberanian melapor, serta respons yang tepat dari pihak-pihak berwenang.

Materi kedua membahas Keadilan Restoratif atau Restorative Justice dalam Paradigma Hukum Nasional, yang disampaikan Aiptu Buyung Priambodo, S.H., M.H., Perwira Administrasi Bidang Hukum Polda Jawa Timur.

Dalam konteks penegakan hukum, keadilan restoratif merupakan pendekatan yang mengedepankan pemulihan keadaan, kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan pihak-pihak terkait. Pendekatan ini memberikan ruang penyelesaian perkara tertentu melalui mekanisme yang lebih berorientasi pada pemulihan, sepanjang memenuhi persyaratan hukum.

Namun, keadilan restoratif bukan berarti semua perkara pidana dapat diselesaikan hanya dengan perdamaian. Penerapannya tetap harus memperhatikan jenis perkara, persyaratan, kepentingan korban, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Materi ketiga disampaikan AKBP Bagus Hari Cahyono, S.E., Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek, dengan tema “Aspek Hukum dan Sanksi Pidana Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”

Materi ini memberikan perspektif mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika sekaligus konsekuensi hukum yang menyertainya. Persoalan narkotika tidak cukup ditangani melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga membutuhkan pencegahan, edukasi keluarga, pengawasan lingkungan, serta keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pemahaman terhadap aspek hukum juga penting agar masyarakat dapat membedakan penanganan terhadap penyalahguna, pecandu, dan pelaku peredaran gelap narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Trenggalek, Suyatno, S.H., menyampaikan materi “Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Trenggalek.”

Materi ini menjadi sangat relevan karena akses terhadap keadilan tidak boleh hanya dinikmati masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi. Masyarakat miskin juga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum ketika menghadapi persoalan hukum.

Suyatno memperkenalkan pentingnya layanan bantuan hukum serta keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai pintu awal bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan akses terhadap layanan hukum.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, negara memberikan jaminan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan melalui pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan.

Keberadaan Posbankum di desa diharapkan mampu mendekatkan layanan tersebut kepada masyarakat, sehingga warga tidak kebingungan ketika menghadapi persoalan hukum maupun ketika membutuhkan informasi mengenai langkah penyelesaian yang tepat.

Materi kelima disampaikan Narendra Fajar Anggara, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, dengan tema Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta Perpustakaan Hukum.

Melalui materi ini, masyarakat diperkenalkan pada pentingnya akses terhadap produk hukum dan peraturan perundang-undangan. JDIH menjadi sarana untuk memperoleh informasi hukum secara lebih mudah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengenal JDIH, masyarakat diharapkan tidak hanya bergantung pada informasi yang beredar dari mulut ke mulut atau media sosial, tetapi dapat memeriksa langsung dasar hukum suatu kebijakan maupun peraturan yang berlaku.

Sesi Tanya Jawab Berlangsung Dinamis, Peserta Angkat Persoalan Nyata

Setelah seluruh narasumber menyampaikan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu Sri Pondiyati, S.H. Antusiasme peserta terlihat dari sejumlah pertanyaan yang disampaikan, terutama mengenai persoalan narkotika dan permasalahan hukum yang kerap dijumpai di lingkungan masyarakat.

Jayus menjadi salah satu peserta yang mengangkat persoalan peredaran narkotika. Ia mempertanyakan mengapa peredaran narkotika masih terus terjadi meskipun upaya pencegahan, pemberantasan, dan penangkapan pelaku telah dilakukan aparat penegak hukum.

Ia mempertanyakan apakah kondisi tersebut disebabkan belum maksimalnya upaya aparat, semakin lihainya jaringan peredaran narkotika, atau terdapat faktor lain yang membuat persoalan tersebut sulit diberantas.

Jayus juga menyinggung peredaran vape atau rokok elektronik yang menurut pengamatannya masih dijual bebas, meskipun terdapat anggapan bahwa produk tersebut dilarang. Pertanyaan ini membuka ruang diskusi mengenai perbedaan antara larangan terhadap zat atau kandungan tertentu, pengaturan produk, dan ketentuan peredarannya.

Pertanyaan berikutnya disampaikan Unik. Ia ingin mengetahui mekanisme pelaporan apabila masyarakat menemukan dugaan tindak pidana narkotika, termasuk bagaimana perlindungan terhadap pelapor maupun saksi agar keamanan mereka tetap terjamin.

Unik juga mengangkat persoalan transaksi jual beli di masyarakat, ketika barang telah diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran tidak kunjung dilakukan. Ia mempertanyakan langkah hukum yang dapat ditempuh dalam situasi tersebut.

Sementara itu, Yani Prasongko mengajukan pertanyaan mengenai tindakan yang sebaiknya dilakukan pemerintah desa apabila terdapat pihak lain atau media yang menyampaikan informasi mengenai biaya penanganan suatu kasus narkoba.

Beragam pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan mengenai bunyi pasal dan ancaman pidana. Mereka juga membutuhkan pemahaman praktis mengenai cara melapor, perlindungan hukum, prosedur penanganan perkara, serta langkah yang harus diambil ketika menghadapi persoalan hukum.

Sesi dialog ini sekaligus menjadi bagian penting dari penyuluhan hukum karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk menghubungkan materi yang disampaikan narasumber dengan persoalan yang benar-benar terjadi di lingkungan mereka.

Watu Lawang Jadi Ruang Edukasi Sekaligus Promosi Potensi Desa

Pemilihan kawasan wisata Watu Lawang, Durensari, Desa Sawahan, sebagai lokasi kegiatan juga memberikan warna tersendiri. Kegiatan edukasi hukum tidak harus selalu berlangsung dalam suasana formal di gedung pemerintahan. Dengan dukungan lingkungan wisata yang asri dan sejuk, penyuluhan diharapkan berlangsung lebih nyaman, komunikatif, dan mendorong keterlibatan peserta.

Kawasan tersebut juga memiliki fasilitas pendukung berupa pendopo, sarana mikrofon, meja dan kursi, kantin, masjid, serta homestay di area wisata.

Pemanfaatan lokasi wisata untuk kegiatan pemerintahan sekaligus menjadi peluang memperkenalkan potensi lokal kepada peserta dan tamu dari luar daerah. Dengan demikian, kegiatan tidak hanya memberikan manfaat dari sisi peningkatan kesadaran hukum, tetapi juga ikut mendukung promosi pariwisata dan perekonomian masyarakat setempat.

Kolaborasi antara Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Trenggalek ini menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam membangun masyarakat yang sadar hukum.

Pada akhirnya, keberhasilan penyuluhan hukum tidak semata diukur dari terselenggaranya acara, banyaknya narasumber, atau jumlah peserta yang hadir. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat memahami hak dan kewajibannya, mampu mengenali persoalan hukum, mengetahui mekanisme pelaporan, serta mengetahui ke mana harus mencari bantuan ketika menghadapi masalah.

Hukum tidak seharusnya terasa jauh dari kehidupan masyarakat. Ia harus hadir sebagai pelindung, memberikan kepastian, dan membuka akses keadilan bagi siapa pun tanpa memandang latar belakang sosial maupun kemampuan ekonomi.

Dari Watu Lawang, pesan itulah yang ingin diperkuat: masyarakat yang sadar hukum bukan hanya masyarakat yang takut terhadap sanksi, melainkan masyarakat yang memahami aturan, menghormati hak orang lain, berani mencari perlindungan, dan ikut menjaga ketertiban di lingkungannya. (Tim JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Trenggalek)