TRENGGALEK – Keseriusan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menyambut rencana penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan hukum masyarakat bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ditunjukkan melalui langkah konkret. Sehari setelah mengikuti rapat koordinasi di Surabaya, tim Bagian Hukum Setda Kabupaten Trenggalek langsung bergerak ke Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Selasa (3/11/2026), untuk menindaklanjuti hasil pembahasan sekaligus memastikan kesiapan lokasi kegiatan.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Trenggalek, Suyatno, S.H., bersama Sri Pondiyati, S.H., Sembodo Sukmamukti, S.H., dan Mega Ayu Ratnasari, S.H. Formasi tim tersebut sama dengan tim yang sehari sebelumnya melakukan koordinasi bersama jajaran Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

Dalam kunjungan tersebut, tim menyampaikan hasil rapat koordinasi kepada pemerintah desa, sekaligus membahas berbagai kebutuhan teknis agar rencana penyuluhan hukum dapat dipersiapkan secara matang. Pembahasan tidak hanya menyangkut agenda dan materi, tetapi juga kesiapan tempat, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan peserta selama mengikuti kegiatan.

Salah satu agenda utama adalah meninjau secara langsung kawasan Watu Lawang yang direncanakan menjadi lokasi penyelenggaraan penyuluhan hukum.

Watu Lawang Dinilai Representatif, Fasilitas Pendukung Sudah Tersedia

Hasil peninjauan menunjukkan bahwa kawasan wisata Watu Lawang memiliki sejumlah fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan. Pendopo yang direncanakan sebagai tempat penyuluhan telah tersedia, demikian pula sarana pendukung seperti mikrofon, meja, kursi, dan berbagai perlengkapan kegiatan lainnya.

Tidak hanya itu, kawasan wisata tersebut juga dilengkapi kantin, masjid, serta fasilitas homestay atau penginapan yang berada di area wisata. Ketersediaan fasilitas tersebut menjadi nilai tambah, terutama untuk mendukung kebutuhan peserta maupun tamu undangan dari luar daerah.

Sembodo Sukmamukti mengungkapkan, berdasarkan hasil peninjauan langsung, kondisi lokasi dinilai sangat mendukung untuk pelaksanaan kegiatan.

"Tempatnya benar-benar oke. Pendoponya tersedia, fasilitas mikrofon, meja, kursi, kantin, masjid, bahkan homestay juga ada di kawasan wisata. Jadi, dari sisi tempat maupun sarana pendukung, sudah cukup lengkap untuk menunjang kegiatan penyuluhan hukum," ujar Sembodo.

Menurutnya, pemanfaatan kawasan wisata sebagai lokasi edukasi masyarakat juga memiliki nilai strategis. Selain menghadirkan suasana yang lebih segar dan tidak monoton, kegiatan tersebut dapat sekaligus memperkenalkan potensi wisata Desa Sawahan kepada para tamu dan peserta.

Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak hanya menjadi sarana peningkatan kesadaran hukum, tetapi juga berpeluang memberikan dampak positif terhadap pengenalan potensi ekonomi lokal.

Materi Diperkuat, Mulai Bahaya Narkoba hingga Bantuan Hukum Gratis

Substansi penyuluhan hukum yang tengah dipersiapkan juga dirancang cukup komprehensif. Tidak hanya menghadirkan narasumber lokal, kegiatan ini akan melibatkan sejumlah narasumber dari tingkat Provinsi Jawa Timur dengan materi yang menyentuh berbagai persoalan hukum aktual di tengah masyarakat.

Dari tingkat provinsi, materi yang direncanakan meliputi perlindungan anak dan perempuan serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang akan disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Materi ini menjadi penting mengingat perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan semata persoalan keluarga, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan.

Selain itu, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur akan memberikan materi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Melalui materi tersebut, masyarakat diharapkan semakin mengenal kemudahan akses terhadap produk hukum dan peraturan perundang-undangan. JDIH memiliki peran strategis dalam menyediakan dokumentasi serta informasi hukum yang tertata dan dapat diakses publik, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui adanya peraturan, tetapi juga dapat memahami dasar hukum yang mengatur kehidupan mereka.

Materi lainnya akan disampaikan oleh jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), khususnya mengenai penyelesaian perkara melalui pendekatan Keadilan Restoratif atau Restorative Justice (RJ). Pendekatan ini menjadi salah satu instrumen penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pemulihan keadaan, kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan pihak-pihak terkait sesuai persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara dari tingkat lokal, penyuluhan akan diperkuat dengan materi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang direncanakan menghadirkan narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Adapun Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Trenggalek, Suyatno, S.H., akan memberikan pemahaman mengenai keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin.

Materi bantuan hukum tersebut diharapkan dapat membuka pemahaman masyarakat bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak setiap warga negara. Melalui layanan Posbankum, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, dan akses terhadap layanan hukum sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku. Sementara bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin diberikan melalui pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan komposisi materi tersebut, penyuluhan hukum tidak hanya membahas aturan secara normatif, tetapi juga menghadirkan persoalan-persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Mulai dari perlindungan perempuan dan anak, pencegahan narkoba, akses informasi hukum, hingga alternatif penyelesaian perkara dan akses bantuan hukum.

Kombinasi narasumber dari unsur legislatif, pemerintah provinsi, kepolisian, dan instansi terkait diharapkan mampu memberikan sudut pandang yang lebih lengkap. Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai larangan dan sanksi hukum, tetapi juga memahami mekanisme perlindungan, pencegahan, serta jalur penyelesaian ketika menghadapi persoalan hukum.

Pastikan Persiapan Berjalan, Bukan Sekadar Agenda Seremonial

Kunjungan langsung ke Desa Sawahan menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat diterjemahkan menjadi persiapan nyata di lapangan.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, Senin (2/11/2026), telah dibahas sejumlah kebutuhan penyelenggaraan, termasuk pembawa acara, pembaca doa, moderator, serta dua narasumber lokal. Kegiatan tersebut juga direncanakan dihadiri anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi A.

Dengan peninjauan lokasi dan koordinasi bersama pemerintah desa, berbagai kebutuhan teknis kini mulai dipetakan secara lebih konkret. Hal ini penting agar pelaksanaan kegiatan nantinya berlangsung tertib, komunikatif, dan mampu memberikan ruang interaksi antara narasumber dengan masyarakat.

Bagi Bagian Hukum Setda Kabupaten Trenggalek, keberhasilan penyuluhan hukum tidak semata-mata diukur dari terlaksananya acara, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh pemahaman dan manfaat setelah kegiatan selesai.

Sebab, penyuluhan hukum yang efektif harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan pemahaman atas hak dan kewajiban, serta membuka akses terhadap layanan hukum yang dapat dimanfaatkan ketika warga menghadapi persoalan.

Melalui persiapan yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur hingga peninjauan langsung ke Desa Sawahan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berharap kegiatan ini dapat berjalan optimal.

Watu Lawang pun diproyeksikan bukan sekadar menjadi tempat berkumpulnya peserta, melainkan ruang edukasi yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat dalam satu tujuan: membangun kesadaran hukum, memperluas akses keadilan, sekaligus mengangkat potensi lokal Trenggalek.

Karena masyarakat yang sadar hukum bukan hanya masyarakat yang mengetahui adanya aturan, melainkan masyarakat yang memahami haknya, menjalankan kewajibannya, serta mengetahui ke mana harus mencari perlindungan ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Inilah yang menjadi salah satu poin penting dalam persiapan kegiatan di Watu Lawang, Desa Sawahan. Penyuluhan hukum diharapkan benar-benar menjadi ruang edukasi yang membumi, dialogis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Tim JDIH Bagian Setda Kabupaten Trenggalek).